 |
| Jajaran Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri bersama pejabat Divisi Humas Polri mengikuti rapat verifikasi dan finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Divhumas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026). Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan implementasi MoU dalam memperkuat komunikasi publik, edukasi hukum, dan sinergi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Foto: Dokumentasi Senkom Mitra Polri. |
Jakarta - Komitmen memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kembali ditunjukkan melalui langkah strategis antara Senkom Mitra Polri dan Divisi Humas Polri. Kedua institusi menggelar rapat Verifikasi dan Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin sebelumnya.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Divhumas Polri Lantai 7, Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026). Agenda ini menjadi tahapan penting sebelum penandatanganan kerja sama yang akan memperkuat kolaborasi dalam bidang komunikasi publik, edukasi masyarakat, serta penyebarluasan informasi terkait keamanan dan ketertiban.
Rapat dipimpin oleh Brigjen Pol. Hambali, S.H., M.H., Kepala Bagian Kerja Sama Kelembagaan Rokermaluhkum Divkum Polri. Hadir pula Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustafa Kamal, S.H., Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri.
Sementara dari Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri hadir Ketua H. Lukman Abdul Fatah, S.Si., M.Si., MT., didampingi Kombes Pol. (Purn.) H. Supriyono, S.H., M.Si., Sekretaris Jenderal H. Nedy Wilbhara, serta Wakil Sekjen Achmad Kurniawan, S.Kom.
PKS ini merupakan kelanjutan implementasi MoU yang sebelumnya telah melahirkan kerja sama antara Senkom Mitra Polri dengan Korlantas Polri. Kini, cakupan sinergi diperluas melalui Divhumas Polri sebagai satuan kerja yang memiliki fungsi strategis dalam komunikasi publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
 |
| Finalisasi PKS antara Senkom Mitra Polri dan Divhumas Polri menjadi langkah strategis memperkuat edukasi hukum, komunikasi publik, serta kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. |
Dalam rapat tersebut, Kombes Pol. Ahmad Mustafa Kamal menegaskan pentingnya percepatan pengesahan PKS tersebut.
"PKS ini perlu segera direalisasikan karena Senkom merupakan organisasi yang memiliki jaringan luas dan selama ini aktif membantu tugas-tugas kepolisian melalui kegiatan sosial serta dukungan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat efektivitas penyampaian informasi publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.
 |
| Senkom Mitra Polri dan Divhumas Polri memfinalisasi PKS sebagai langkah memperkuat edukasi kamtibmas, komunikasi publik, serta sinergi nasional mendukung tugas Polri. |
Ketua PP Senkom Mitra Polri H. Lukman Abdul Fatah menjelaskan bahwa organisasinya telah memiliki kesiapan sumber daya manusia maupun infrastruktur komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung tugas kepolisian.
Salah satu kekuatan tersebut adalah Senkom Digital Communication (SDC), sistem komunikasi digital internal yang telah dimanfaatkan ribuan anggota Senkom di berbagai daerah di Indonesia.
"Melalui PKS ini kami sepakat untuk memelihara serta mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak demi kepentingan bangsa dan negara," kata Lukman.
Keberadaan sistem komunikasi digital tersebut dinilai menjadi nilai tambah dalam mendukung penyebaran informasi secara cepat, akurat, dan terkoordinasi ketika terjadi kondisi yang membutuhkan respons bersama.
Senkom Perkuat Sinergi Divhumas Polri, Finalisasi PKS untuk Penguatan Edukasi Kamtibmas Nasional
Brigjen Pol. Hambali menyambut positif pembahasan final PKS tersebut. Ia menilai langkah ini merupakan bentuk konsistensi Senkom Mitra Polri dalam menerjemahkan nota kesepahaman menjadi program kerja yang implementatif.
Sebelumnya, Hambali juga terlibat dalam proses lahirnya PKS antara Senkom Mitra Polri dan Korlantas Polri. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memperluas ruang kolaborasi bersama Divhumas Polri.
Fokus pada Edukasi Hukum dan Penguatan Komunikasi Publik
Dalam pembahasan draf PKS, kedua belah pihak menyepakati bahwa kolaborasi akan diarahkan pada sejumlah program strategis, di antaranya:
- meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat;
- memperkuat literasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- mendukung penyebarluasan informasi resmi Polri;
- membangun komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat;
- mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui jejaring Senkom di berbagai daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi kehumasan Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Finalisasi PKS antara Senkom Mitra Polri dan Divhumas Polri menunjukkan adanya penguatan pendekatan community policing berbasis kolaborasi organisasi kemasyarakatan. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan penyampaian informasi publik yang cepat dan valid, keterlibatan organisasi dengan jaringan nasional seperti Senkom menjadi nilai strategis.
Dengan dukungan sistem komunikasi digital internal serta jaringan relawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, implementasi PKS berpotensi mempercepat distribusi informasi resmi, memperluas edukasi hukum, sekaligus memperkuat mitigasi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Bagi daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, model kolaborasi ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga stabilitas kamtibmas.(Fin/Ac)
